·5 menit baca
Cara Bayar PPh Final 0,5 Persen di Coretax: Rutinitas Bulanan untuk UMKM dengan Omzet di Bawah Rp4,8 Miliar
Panduan rutin bulanan untuk UMKM non-PKP yang memakai tarif PP 55: catat omzet, buat kode billing di Coretax, bayar, pastikan pembayaran masuk, dan pantau batas Rp500 juta.
- coretax
- pph final
- pp 55
- umkm
- kode billing
- omzet
- tax compliance
- small business

Kalau usaha Anda beromzet di bawah Rp4,8 miliar setahun, kemungkinan besar Anda membayar PPh Final 0,5% berdasarkan PP 55/2022. Tarifnya sederhana, tapi urusan rutinnya sering bikin pusing, apalagi sejak semua pindah ke Coretax. Banyak pemilik usaha akhirnya bayar konsultan tiap bulan, atau mengira-ngira saja lalu waswas belakangan. Artikel ini membahas cara bayar PPh final 0,5 persen di Coretax sebagai rutinitas bulanan yang tetap: mencatat omzet, membuat kode billing, membayar, memastikan setoran sudah masuk, dan mengetahui kapan fasilitas ini berakhir untuk Anda.
Satu catatan dulu. Nama menu di Coretax kadang berubah, dan pemerintah sudah beberapa kali menyesuaikan batas waktu PP 55. Jadikan panduan ini pegangan praktis. Kalau ada yang terlihat berbeda, cek aturan terbaru ke KPP atau situs DJP.
Siapa yang cocok memakai rutinitas ini
Rutinitas ini berlaku untuk Anda kalau semua syarat berikut terpenuhi:
- Omzet bruto usaha di bawah Rp4,8 miliar per tahun.
- Usaha Anda belum dikukuhkan sebagai PKP (non-PKP).
- Anda wajib pajak orang pribadi, atau CV, firma, koperasi, atau PT yang masih dalam jangka waktu PP 55.
- Usaha Anda bukan jasa pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, atau konsultan. Profesi ini tidak bisa memakai tarif 0,5%.
Perlu diingat, batas omzet tidak kena pajak Rp500 juta hanya berlaku untuk orang pribadi. CV atau PT sudah kena 0,5% sejak rupiah pertama.
Langkah 1: Catat omzet setiap bulan
Pajak ini dihitung 0,5% dari omzet bruto, bukan dari laba. Ini salah kaprah yang paling sering terjadi. Kalau kedai kopi Anda jualan Rp60 juta sebulan dan untungnya cuma Rp8 juta, pajaknya tetap dihitung dari Rp60 juta.
Apa saja yang dicatat
- Total penjualan per bulan dari semua saluran: tunai, transfer, QRIS, GoFood atau GrabFood, marketplace, dan semua cabang.
- Pakai angka kotor sebelum dipotong biaya platform. Kalau Shopee mencairkan Rp9 juta setelah potong biaya Rp1 juta, omzet Anda tetap Rp10 juta.
- Total kumulatif sejak Januari tahun berjalan.
Cukup pakai spreadsheet sederhana. Buat satu baris per bulan dengan kolom bulan, omzet per saluran, total bulanan, total kumulatif, dan pajak terutang. Biasakan angka bulan lalu sudah final paling lambat tanggal 10, supaya masih ada waktu untuk membayar.
Cara kerja batas Rp500 juta
Untuk orang pribadi, Anda belum bayar apa-apa selama omzet kumulatif setahun belum lewat Rp500 juta. Di bulan omzetnya melewati batas itu, pajak hanya dihitung dari selisih di atas Rp500 juta. Bulan-bulan berikutnya, pajak dihitung dari omzet penuh bulan tersebut.
Contohnya kedai kopi Bu Sari, yang omzetnya Rp60 juta setiap bulan:
- Januari sampai Agustus: total kumulatif Rp480 juta. Belum ada pajak, dan tidak ada yang perlu disetor.
- September: total kumulatif menjadi Rp540 juta. Pajaknya 0,5% × Rp40 juta = Rp200.000.
- Oktober dan seterusnya: 0,5% × Rp60 juta = Rp300.000 per bulan.
Hitungan ini kembali ke nol setiap Januari. Itulah sebabnya total kumulatif wajib dicatat. Tanpa angka itu, Anda tidak tahu mulai bulan apa harus bayar.
Cara bayar PPh final 0,5 persen di Coretax: membuat kode billing
Setiap setoran butuh kode billing, yaitu 15 digit angka yang memberi tahu bank jenis pajak yang Anda bayar. Di Coretax, kode ini Anda buat sendiri:
- Login ke portal Coretax dengan NIK/NPWP dan kata sandi. Untuk CV atau PT, login dengan akun pribadi penanggung jawab, lalu beralih ke akun badan (impersonate).
- Buka menu Pembayaran, lalu pilih Layanan Mandiri Kode Billing.
- Isi jenis setoran dengan KAP
411128dan KJS420. Kombinasi ini untuk PPh Final PP 55 (dulu PP 23). - Pilih masa pajak sesuai bulan omzetnya, bukan bulan Anda membayar. Lalu pilih tahun pajaknya.
- Masukkan jumlah setoran dan cek dua kali. Salah ketik Rp30.000 itu repot sekali dibereskan.
- Terbitkan kode billing, lalu simpan atau screenshot. Perhatikan tanggal kedaluwarsanya, karena kode billing hanya berlaku dalam waktu terbatas.
Batas setornya tanggal 15 bulan berikutnya. Pajak bulan Oktober paling lambat dibayar 15 November. Kalau tanggal 15 jatuh pada hari libur, batasnya mundur ke hari kerja berikutnya.
Langkah 3: Bayar, lalu pastikan setoran masuk
Membayar
Kode billing bisa dibayar lewat mobile banking atau internet banking bank besar, ATM, teller, kantor pos, atau aplikasi e-commerce dan fintech yang terdaftar sebagai saluran pembayaran. Di mobile banking, biasanya ada di menu Pajak, MPN, atau Penerimaan Negara.
Mengecek
Pembayaran yang berhasil akan menghasilkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) di bukti bayar. Nomor inilah bukti sah setoran Anda. Setelah itu:
- Simpan bukti bayar dalam bentuk PDF, di folder per tahun dan per bulan.
- Beberapa jam sampai sehari kemudian, cek di Coretax (menu pembayaran atau dokumen Anda) apakah Bukti Penerimaan Negara (BPN) sudah muncul dengan masa dan jumlah yang benar.
- Catat NTPN di spreadsheet, di samping angka bulan tersebut.
Kabar baiknya, untuk wajib pajak PP 55, setoran yang sudah mendapat NTPN dianggap sudah menyampaikan SPT Masa. Anda tidak perlu lapor bulanan secara terpisah. Namun, total omzet dan pajak yang sudah dibayar tetap harus dilaporkan di SPT Tahunan, dan catatan bulanan tadi akan sangat membantu.
Kalau telat bayar, ada sanksi bunga per bulan dengan tarif yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Per bulannya memang kecil, tapi lama-lama menumpuk, dan riwayat telat membuat akun Anda lebih disorot.
Langkah 4: Ketahui kapan fasilitas ini berakhir
Tarif 0,5% ini sifatnya sementara. Anda berhenti memakainya dalam dua kondisi berikut.
Omzet melewati Rp4,8 miliar
Anda tetap membayar 0,5% sampai akhir tahun itu. Mulai Januari tahun berikutnya, Anda pindah ke tarif PPh umum dan wajib menyelenggarakan pembukuan. Anda juga wajib dikukuhkan sebagai PKP dan mulai memungut PPN. Siapkan dari jauh hari, karena pindah dari spreadsheet ke software akuntansi butuh waktu berminggu-minggu, bukan beberapa hari.
Jangka waktunya habis
Menurut PP 55, jangka waktunya 7 tahun pajak untuk orang pribadi, 4 tahun untuk CV, firma, dan koperasi, serta 3 tahun untuk PT. Hitungannya dimulai sejak tahun terdaftar, atau sejak 2018 kalau Anda terdaftar sebelum itu. Pemerintah sudah memperpanjang fasilitas ini bagi orang pribadi yang jatahnya habis, dan perubahan lanjutan masih terus dibahas. Jadi, setiap menjelang tahun pajak baru, konfirmasikan status Anda ke KPP atau account representative.
Ringkasnya, ini rutinitas Anda
Paling lambat tanggal 10, tutup angka omzet bulan lalu. Cek total kumulatif terhadap batas Rp500 juta. Buat kode billing, bayar sebelum tanggal 15, lalu arsipkan NTPN. Kalau sudah terbiasa, semuanya cukup sekitar 30 menit per bulan.
Kalau penjualan Anda tersebar di beberapa cabang dan platform, dan bagian tersulitnya justru mengumpulkan angka, di situ kami bisa membantu. CodeWorks membuat dashboard sederhana yang menarik data penjualan dari kasir dan marketplace menjadi satu angka omzet bulanan, lengkap dengan total kumulatif untuk memantau batas Rp500 juta. Hubungi kami untuk konsultasi singkat dan lihat apakah solusi ini sepadan untuk usaha Anda.